Beranda

Makna Sebuah Kemerdekaan

MAKNA SEBUAH KEMERDEKAAN……

Oleh: Dr. Andik Matulessy, MSi, Psikolog

Wakil Ketua III HIMPSI

Program Suara Pena Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) – Edisi khusus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 dengan tema “Ayo Kerja”, 17 Agustus 2015

 

Pernahkah kita merasa bahwa alternatif yang kita miliki sungguh dibatasi oleh sebuah aturan yang ditetapkan oleh yang lebih berkuasa? Memilih ini salah, memilih itu keliru, tidak memilih lebih parah dan ‘terpaksa’ melanjutkan nafas kehidupan dengan meneruskan apa yang ada dan ‘menimbun frustrasi’ di dalam diri…sampai suatu ketika…meledak dan ingin lepas…bebas…menuntut hak untuk ‘merdeka’ dan menentukan nasib dan masa depan diri sendiri. Benarkah setelah merdeka kita akan hidup lebih sejahtera, lebih tenang dan lebih damai?

 Terminologi ‘kemerdekaan’ bermula saat Revolusi Perancis, waktu rakyat mulai tidak nyaman dan frustasi dengan pemerintahan monarki yang penuh dengan tekanan. Rakyat dengan segera mendengungkan kemerdekaan karena mereka menjadi sapi perahan para pejabat kerajaan Perancis yang hidup berkemewahan. Saat itu muncullah sebuah ungkapan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya peran dan suara rakyat atau masyarakat menjadi penentu arah dan jalannya suatu pemerintahan. Revolusi di Perancis bagai angin kencang yang menginspirasi negara jajahan untuk segera mendapatkan kemerdekaan, termasuk Indonesia yang dinamai Hindia Belanda, dirundung tekanan penjajahan Belanda dan tidak hanya dijadikan budak oleh Belanda, namun ditetapkan seolah-olah sebagai bagian dari Kerajaan Belanda.

Politik divide et impera pada jaman penjajahan Belanda menempatkan rakyat Indonesia saling berhadap-hadapan dan menumpahkan darah di antara saudara bangsanya sendiri. Secara psikologis, rakyat Indonesia tidak bisa saling percaya pada saudara sebangsa, mudah curiga, harus waspada, berjaga-jaga agar tidak teraniaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kemerdekaan sebagai suatu keadaan berdiri sendiri, tidak tergantung, punya hak kendali atas diri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Ketika kita mudah dipecah-belah, dikuasai oleh pikiran negatif, menghakimi persoalan seolah kita adalah yang paling intelek, bermoral, merupakan konfirmasi bahwa kita belum sepenuhnya merdeka secara pribadi.

Tujuh puluh tahun sudah sejak kemerdekaan secara lantang dideklarasikan oleh Soekarno – Hatta, namun sayang sekali hingga kini belum mampu membongkar internalisasi ‘bangsa kelas dua’ yang tertanam erat dan seolah diwariskan dari generasi ke generasi. Bangsa kita sangat mudah terpicu oleh hal-hal sensitif yang berujung pada sikap dan perilaku bermasalah yang merugikan diri sendiri, tidak percaya diri, sulit berdaya dan menerima perbedaan serta berbagai masalah lain yang benang merahnya sulit terurai.

 Munculnya pemimpin besar yang silih berganti ternyata belum menaikkan posisi tawar yang kuat bagi bangsa ini dalam percaturan politik internasional, bahkan amat sulit untuk menguasai milik sendiri. Masih sulit untuk menemukan pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat, yang mampu mengayomi rasa aman, mampu menyelesaikan pertengkaran personal yang diarahkan pada pertarungan kolektif menyeret pada konflik agama, etnis, suku yang tidak pernah selesai. Perbedaan keyakinan yang seharusnya menjadi sebuah rahmat, malah menimbulkan musibah bagi kaum minoritas.

Merdeka yang bagaimanakah yang dibutuhkan bangsa kita untuk bangkit dari keterpurukan nilai manusianya sebagai pribadi? Kemerdekaan menjadi hal yang mahal karena tidak semua masyarakat

mampu membayar pendidikan tinggi. Kemerdekaan menjadi langka karena politik menjadi penentu kebijakan pada aspek-aspek yang sebenarnya harus bebas dari pengaruh politik tertentu, seperti agama, hukum, budaya dan pendidikan. Semakin memprihatinkan ketika dalam upaya ‘memerdekakan diri’, penerapan hukum ternyata diperjualbelikan sehingga aturan benar salah tidak lagi menyiratkan suatu keadilan. Bagaimana hal ini akan mampu menelurkan manusia yang berkualitas tinggi untuk menarik keluar bangsa ini dari keterpurukan dalam banyak hal?

 Rasa Kebangsaan

Tagline dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 adalah Ayo Kerja. Munculnya pemimpin-pemimpin di level setingkat kabupaten/kota di Indonesia mulai membersitkan optimisme. Penerapan hukum yang benar, penghargaan atas prestasi dan kualitas kerja, kesempatan untuk berkompetisi dalam mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi, tersedianya fasilitas intervensi dalam berbagai bidang, dan terus berjuangnya para kaum intelek yang masih memiliki dedikasi dan passion yang besar untuk mendongkrak kualitas bangsa ini merupakan titik terang yang melegakan, penyeimbang dari problematika mental bangsa yang rapuh yang diwariskan dari generasi pendahulu atau karena pengaruh situasi global yang tidak menguntungkan.

“Perasaan kolektif kebangsaan” harus dibangun dari persepsi yang sama bahwa bangsa dan negara ini membutuhkan rasa kebersamaan, saling percaya,  interdependensi di antara seluruh subsistem, tidak ada lagi yang berada pada posisi subordinate; belongingness (rasa memiliki) di antara seluruh elemen bangsa, keinginan yang sama untuk meluruhkan kepentingan pribadi dan kelompok, bangunan solusi yang win-win, meluruhkan dan mencairkan perbedaan. Penelitian Renato Foschi dan Marco Lauriola (2014) menemukan bahwa kemampuan individu untuk berinteraksi satu dengan yang lain akan meningkatkan keperansertaan sebagai warga Negara, partisipasi politik dan bahkan dapat memprediksi keinginan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan politik dengan menjadi anggota organisasi politik maupun non politik. Dengan banyak berkomunikasi dan menjalin relasi yang kuat antara satu dengan yang lain dan menempatkan kebersamaan sebagai prioritas, stereotype dan prasangka satu dengan yang lain akan luntur, sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang menghantarkan dan memicu konflik.

Penelitian Wing Yi Chan (2011) menunjukkan bahwa hambatan munculnya keikatan sebagai warga negara ditentukan oleh intensitas relasi, identitas dan kesenjangan dalam proses akulturasi. Semakin intensif relasi antar warga negara satu dengan yang lain, penguatan identitas sebagai warga negara dan tidak adanya perbedaan yang kuat dalam proses akulturasi akan menguatkan peranserta warganegara. Dalam praktek sederhana, pembauran atas perbedaan yang melekat secara sejak lahir bukan menjadi alasan untuk membully identitas warga negara yang hidup di tanah air yang sama. Mengapresiasi kemampuan diri, teman, rekan kerja, keluarga, anak dan lain-lain akan membantu untuk menghargai lebih positif satu sama lain. Komentar-komentar “Kalau si A itu luar biasa untuk menangani urusan negosiasi”; “Urusan kreativitas dan inovasi, serahkan saja pada si B”; “Untunglah kita dipimpin oleh si C yang mau mendengarkan dan menerima kritik” adalah bukti bahwa rasa kebangsaan dan kebanggaan ternyata dimulai dari keseharian, kebiasaan baik yang dipupuk sejak dini dan adanya faktor penguat (reinforcement positif) yang dijalankan secara konsisten. Jika kesadaran akan ajakan Ayo Kerja ini dilakukan serentak di segala bidang, dapat dibayangkan gerakan optimisme yang akan membentuk kekuatan yang tidak tergoyahkan dalam memperjuangkan kemerdekaan yang sesungguhnya yang berakar dari dalam dan dijaga secara kolektif melalui saling memberi pengakuan dan penghargaan.

 

Peran Psikologi Politik: Rekrutmen Pemimpin Politik dan Peningkatan Partisipasi Politik

Pada dasarnya kita adalah manusia politik / zoon politicon (Faturohman dan Sobari, 2004) artinya kekuasaan manusia pada dasarnya melekat secara inheren dalam diri individu. Setiap manusia memiliki keinginan untuk menguasai, mulai dari menguasai diri sendiri, berkuasa dalam sebuah keluarga, masyarakat, organisasi kecil sampai dengan organisasi besar yang bernama negara. Kekuasaan berarti kemampuan mempengaruhi orang lain dalam suatu interaksi agar bisa mencapai tujuan secara pribadi maupun kelompoknya; kemampuan seseorang untuk memunculkan daya paksa dengan mengendalikan orang lain. Kekuasaan menjadi simbol sosial terkait dengan struktur sosial yang lebih tinggi, sebagai subyek dan bukan obyek dari kekuasaan (the ruler and the ruled). Secara piramida, kekuasaan berarti menempati posisi elit yang secara kuantitas kecil, namun memiliki kapabilitas yang kuat dan solid, sehingga bisa memberikan perintah dan pengaruh yang efektif terhadap kelompok massa tertentu.

Menyadari hal ini, penting adanya informasi tambahan (pertimbangan pemeriksaan psikologi) untuk menyeleksi/rekrutmen calon pemimpin politik agar didapatkan pemimpin yang memang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, karena akan berdampak pada keputusan politik yang salah dan tidak mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Pemimpin berkesempatan untuk menjadi role model atau teladan dalam sikap dan perilakunya. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan psikologis diharapkan akan mencegah terpilihnya pemimpin yang punya kecederungan patologis (terganggu kejiwaannya). Pemimpin yang patologis hanya akan mengarahkan pada ketidakseimbangan dan kekacauan politik karena menyebabkan keputusan politik yang kurang bijak dan salah.

Psikologi memiliki peran yang penting untuk meningkatkan penyadaran dan pengetahuan politik bagi masyarakat. Pemimpin yang cerdas akan mempelajari bagaimana menggunakan psikologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung kebijakan yang diambilnya. Pemimpin yang paham bagaimana membangun dan mencapai mimpi, mengerti bagaimana mengembangkan cara berpikir positif yang rasional dan mampu mengendalikan diri dalam menyikapi perbedaan, sesungguhnya adalah ’obat mujarab’ dalam membantu bangsa ini menyehatkan diri kembali. Bangsa yang sehat akan memaknai dan mengisi kemerdekaan dengan cara yang berbeda, cara yang mengedepankan penghargaan, apresiasi dan keinginan untuk menjadi berguna bagi orang lain, sekecil apapun kontribusi yang mampu dilakukan, termasuk mengubah kebiasaan buruk yang merugikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington dan Nelson (Faturohman & Sobari, 2004) yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Konsep partisipasi politik berarti tidak hanya sekedar sikap atau keyakinan, namun berupa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan warga negara biasa dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang mau tidak mau terkait juga dengan kepentingan diri atau kelompoknya. Partisipasi politik seluruh masyarakat menjadi kontrol yang bagus agar negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abused of power).

Lalu bagaimana kita sekalian semestinya merayakan kemerdekaan yang sungguh memerdekakan (menciptakan rasa bebas dari belenggu frustrasi)? “Ayo Kerja” adalah ajakan dari seorang pemimpin yang suka tidak suka adalah pemimpin yang sudah terpilih atas mekanisme partisipasi politik bangsa. Ajakan yang mengedepankan harapan bahwa menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dimulai dari memerdekakan diri dari kekerdilan pikiran yang hanya melihat perbedaan sebagai kelemahan menjadi potensi dalam mewujudkan kemampuan besar bangsa menciptakan lebih banyak hasil kerja yang bermanfaat. AYO KERJA dan buktikan BERSAMA KITA BISA!! Merdeka….

 

Disetujui oleh: Dr. Seger Handoyo, Psikolog

Editor: Josephine Ratna, MPsych, PhD, Psikolog; Prof. Dr. Phil. Hana Panggabean, Psikolog dan Yuliana Yuni Tri Rahayu, M.Si

                                                                                 

Pencarian

Download Center

Himne Psikologi

2011206
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Semua
1035
1212
2247
10452
2011206

Peta Himpsi Wilayah

Hubungi Kami

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak 
Jakarta 12240

Telp.  :  021 72801625, 085282610736
Fax.  : 021 72801625
Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website  : http://himpsi.or.id