Infodemik di Saat Pandemi

Oleh: Dr. Rahkman Ardi, M.Psych

Kompartemen Riset dan Publikasi PP HIMPSI

Pandemi COVID-19 tidak hanya semata berkaitan dengan persebaran virus yang menular secara cepat. Ia juga diikuti dengan persebaran masif informasi baik yang akurat maupun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya berdampak pada kebingungan masyarakat. WHO menyebut fenomena ini sebagai infodemik yang berdampak besar pada sulitnya konsumer media untuk mendapatkan panduan informasi yang dapat dipercaya dan kredibel. 

Dengan kata lain, infodemik tidak hanya berkaitan dengan persebaran masif berita hoaks namun juga berkaitan dengan diseminasi informasi-informasi yang tidak sinkron dan membingungkan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu termasuk pihak yang berwenang. Hal ini merupakan persoalan serius untuk diatasi karena berdampak pada tepat tidaknya individu dan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan dan berperilaku di tengah-tengah pandemi.

Catatan Kominfo pada awal Mei telah ditemukan 1401 sebaran isu hoaks dan disinformasi yang tersiar di masyarakat. Beberapa isu tak hanya terkait dengan informasi menyesatkan akan akibat, pencegahan, dan penanganan penyakit yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga terkait dengan anggapan bahwa COVID-19 adalah konspirasi dan hoaks. 

Sekjen WHO, Tedrom Adhanom Ghebreyesus, menegaskan bahwa saat ini musuh kita bukan hanya epidemi tetapi juga infodemik dari berita-berita tidak akurat dan bohong yang menyebar lebih cepat dibandingkan virus itu sendiri. 

Laporan riset yang dirilis oleh Lopez dan Martin tahun 2020 ini menyatakan kemungkinan bahwa persebaran COVID-19 di US seharusnya bisa lebih rendah 20 persen dari saat sekarang jika tidak ada berita hoaks di masyarakat. 

Selain hoaks, persoalan infodemik yang tidak kalah penting adalah terkait dengan masifnya informasi yang simpang siur yang menjalar di masyarakat. Dengan kata lain, hal ini tak melulu berupa berita hoaks, tetapi terkait ketidakjelasan aturan, larangan, dan apa saja yang diperbolehkan atau tidak selama masa pandemi. 

Ketidakjelasan dan ketidaksinkronan informasi yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang kerapkali diberitakan dan dipertontonkan di depan publik. Terakhir bahkan beberapa tulisan media massa nasional mencatat ketidaksinkronan dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait persoalan mudik dan batasan pelonggaran PSBB.

Ketidaksinkronan diseminasi informasi tidak dapat dianggap remeh. Secara psikologis hal ini berperan besar bagi individu untuk menafsirkan dan melakukan tindakan apapun yang dianggap tepat dengan caranya sendiri karena kebutuhan akan kejelasan dalam situasi krisis yang penuh dengan ambiguitas tidak cukup terpenuhi. 

Masa pandemi -di mana setiap orang akan semakin sering menggunakan gawai sebagai pengganti setiap kegiatan tatap muka- membuat risiko terjadinya infodemik akan semakin besar terjadi. Konten-konten berita dan isu terkait pandemi dalam media sosial ataupun pesan instan elektronik yang lalu lalang bersamaan dengan tingginya penggunaan gawai dimungkinkan akan semakin sering dikonsumsi. 

Berita-berita menyesatkan dan membingungkan yang dibagikan oleh rekan dan jejaring lantas dijadikan acuan dalam memahami realitas yang terjadi tanpa dilakukan pengecekan fakta.

Pengecekan fakta merupakan hal vital dilakukan bukan melulu karena intensi disinformasi dari produsen berita, namun bahkan pada jurnalisme berbasis fakta pun bias dan error masih dimungkinkan terjadi akibat kerja jurnalisme yang dipacu oleh kecepatan dan tenggat waktu. 

Kita dapat melihat bagaimana selebritis dan beberapa influencer di media sosial justru menyebarkan isu-isu konspirasi terkait pandemi yang justru viral disebarkan oleh banyak orang yang menjadi pengikutnya.

Selain itu, infodemik dapat semakin menguat justru karena kemampuan internet dalam menjembatani individu-individu yang berpikiran seminat untuk dapat berinteraksi dan bertukar informasi secara lebih intens. Sifat dari ruang daring yang selalu bisa mempertemukan penggunanya dengan siapapun yang seminat akan membuat seseorang yang sudah terlanjur percaya dengan berita bohong kurang tertantang untuk melakukan pengecekan informasi. 

Alih-alih membuat individu mencari informasi yang kredibel berdasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, ia justru mencari atau mendapatkan penguatan dan pembenaran atas kepercayaannya melalui rekan-rekan seminat. Fenomena ini yang dalam psikologi sosial dikenal sebagai bias konfirmasi. 

Faktor lain menguatnya infodemik dalam situasi krisis adalah kecenderungan setiap manusia yang selalu membutuhkan penjelasan atas apapun yang dialaminya. Teori atribusi menegaskan bahwa hal ini dapat terjadi karena setiap individu selalu ingin memprediksi dan mengontrol apa-apa yang mereka alami dan hadapi. Orientasi mereka terhadap isi berita akan digerakkan oleh pengalaman keseharian yang selalu butuh dijelaskan dan perlu dikontrol terutama dalam situasi krisis.

Manusia selalu merasa tidak nyaman jika ia tidak mampu menjelaskan dan memiliki kendali atas situasi yang dialaminya. 

Sementara itu, pemuasan kebutuhan akan kejelasan informasi di era internet yang selalu dimanjakan oleh kecepatan dan kebaruan seringkali justru membuat manusia terjebak dalam perilaku sembrono dan sikap tak sabaran dalam mendapatkan kejelasan. Ia lahap mengunyah semua informasi dalam jejaringnya tanpa menyaring dan mengeceknya. Vosoughi dan kawan-kawannya pun menemukan bahwa tweet yang berkaitan dengan informasi menyesatkan menyebar lebih luas, cepat, dan dalam jika dibandingkan dengan informasi yang benar yang berbasis fakta. Hal ini karena informasi hoaks seringkali dipersepsikan memberikan kejelasan dan lebih terkini (up to date) di saat situasi sekeliling dianggap ambigu dan simpang siur.

Penyebaran berita menyesatkan ini akan semakin diperparah jika dalam situasi krisis, pihak yang berwenang pun justru ikut andil dalam ambiguitas informasi yang tidak sinkron yang dikonsumsi oleh publik.  

Penanganan infodemik ini memerlukan kerjasama semua pihak yang berwenang untuk membangun kepercayaan publik. 

Sinkronisasi strategi kerjasama dan diseminasi informasi yang terkoordinir mutlak dibutuhkan antara pemerintah baik pusat maupun daerah, media massa, organisasi pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan semua pihak dalam membentuk kepercayaan dan perilaku kesehatan publik di masa pandemi dan pascapandemi. 

Penegakan hukum atas pembuat dan penyebar informasi menyesatkan perlu diperketat dan didukung. Diseminasi informasi yang sinkron dan terkoordinasi secara psikologis akan membantu setiap individu untuk menyelesaikan ambiguitas kognitif yang dialaminya sehingga mendapatkan referensi yang tepat dan dapat dipercaya dalam bertindak menghadapi pandemi. 

Hal lain yang tidak kalah penting bahwa peningkatan penggunaan teknologi digital saat pandemi seyogyanya dapat dijadikan momentum untuk memasukkan kurikulum yang mengedepankan ketrampilan psikologis daring berupa literasi dan tanggung jawab digital. Dalam peradaban di mana semua orang mau tidak mau harus menggunakan teknologi dalam setiap aktivitasnya sekaligus menyadari paparan risiko infodemik maka individu membutuhkan resiliensi dalam melakukan setiap kegiatan daringnya.

Pemberian pendidikan akan literasi dan tanggung digital ini tidak hanya menyelamatkan individu yang bersangkutan ketika ia berenang dan menyelam dalam lautan digital, namun juga seluruh jejaring dan komunitas di sekitarnya, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini

Cek ricek informasi, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tetap sehat, saling membantu


Tulisan Edukasi HIMPSI di Masa Pandemi COVID-19 – Seri 12 

Kamis, 28 Mei 2020


Akses HIMPSI Peduli Pandemi COVID 19:

1. https://bit.ly/himpsieducovid 

2. https://bit.ly/bantuanpsikologi

3. https://publikasi.himpsi.or.id

4. https://bit.ly/relaksasipsikologis 

5. https://bit.ly/himpsipeduli

6. http://bit.ly/rujukanhimpsisejiwa